Ekonom: US $ = Rp10.000 itu setelah Pemilu 2014
MARKET VIEW TODAY : Ketegangan di Ukraina Mereda, Pasar Saham Menguat
Colliers: Tahun 2013-2016 saatnya membeli properti
Fixed Income Market : Euforia Jokowi Effect Berakhir, Pasar Kembali Fokus Pada Fundamental Ekonomi
DPLK Bumiputera Libur : 26 Juli - 03 Agustus 2014
Dana Pensiun Mulai Lirik Emas
 
 
FAQ
Manajemen Resiko Trading Forex
Pengawasan Dana Pensiun Berbasis Risiko
PP 77 Tahun 1992 Tentang DPLK
Undang-2 No 11/1992 Tentang Dana Pensiun
Tentang dana Pensiun
Manfaat Dana Pensiun
 
Flag Counter
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1992
TENTANG
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun;
  2. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, konsolidasi dan likuidasi Dana Pensiun;
  3. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Mengingat :
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
  1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
  2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
  3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  4. Janda/duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun;
  5. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
  6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II
PENGESAHAN DANA PENSIUN

Bagian Pertama
Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan

Pasal 2
(1) Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
(2) Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.
Pasal 3
(1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus.
Bagian Kedua
Peraturan Dana Pensiun
Pasal 4
(1) Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
a. tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;
b. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi yang menjadi pendiri;
c. persyaratan untuk menjadi Peserta;
d. hak Peserta untuk menentukan usia pensiun;
e. hak dan kewajiban pengurus;
f. hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia;
g. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya;
h. tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus;
i. hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya;
j. tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
k. tata penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
l. biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta;
m. tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
(2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihimpun dari :
a. iuran Peserta;
b. hasil investasi;
c. pengalihan dari Dana Pensiun lain.
(3) Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pendiri dan harus memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri.
Pasal 5
Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti.

 .............. Selengkapnya silahkan download di menu yang tersedia pada website ini



Komentar yang masuk: [1] Tampilkan komentar yang masuk
Komentari artikel ini
Nama
Email (tidak dipublikasikan)
Komentar
 

 
Bagi Peserta DPLK Bumiputera
yang belum memiliki username,
silahkan REGISTRASI terlebih dahulu.

Username pada website yang lama dinyatakan TIDAK BERLAKU, silakan registrasi ulang.
 







 
 
Untuk menjamin masadepan, manakah yang Anda pilih?
Tabungan Dana Pensiun
Deposito
Investasi
Asuransi
Tabungan Biasa
Last result
Tabungan Dana Pensiun 230 (44%)
Deposito 30 (6%)
Investasi 86 (17%)
Asuransi 38 (7%)
Tabungan Biasa 134 (26%)
Total participants: 518
 
 

PESERTA INDIVIDU Bisa Transfer Iuran On Line Via ATM Bersama Dengan Kode 009 98871912 + 8 digit Terakhir Nomor Peserta Anda (Untuk Kartu BNI di ATM BNI tidak perlu kode 009)